Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing sebagai:
  1. Rohaniawan;
  2. Pekerja;
  3. Investor;
  4. Wisatawan lanjut usia mancanegara;
  5. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap;
  6. Menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; dan
  7. Eks warga negara Indonesia.
  8. Menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia yang usia perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun;
  9. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
  10. Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
  11. Bagi Orang Asing sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan wisatawan lanjut usia mancanegara diberikan dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal terbatas.
  1. Surat Permohonan;
  2. Surat Permintaan dan Jaminan dari Penjamin;
  3. Surat Kuasa bermaterai cukup;
  4. Daftar Riwayat Hidup (CV);
  5. Copy Paspor yang memuat Identitas Orang Asing, Cap Masuk, Visa, dan Izin Tinggal;
  6. Copy KTP dan KK Penjamin;
  7. Formulir Permohonan (disediakan petugas);
  8. Copy KITAPdan SKTT atau KTP WNA (khusus permohonan KITAP perpanjangan).
  1. Penanaman Modal:
    1. Akta pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan atau saham orang asing yang ditanam di Indonesia;
    2. Surat rekomendasi penanaman modal dari BKPM;
    3. NPWP;
    4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  2. Tenaga Ahli:
    1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA);
    2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)*
    3. NPWP;
    4. Akta pendirian perusahaan;
    5. Nomor Induk Berusaha (NIB).

    *) Berdasar Perpres 20 IMTA dapat diganti dengan bukti bayar DPKK dan notifikasi pengurusan dari disnakertrans

  3. Rohaniawan:
    1. Rekomendasi dari Kemenag;
    2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
    3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)*
    4. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.

    *) Berdasar Perpres 20 IMTA dapat diganti dengan bukti bayar DPKK dan notifikasi pengurusan dari disnakertrans

  4. Pendidikan dan Peneliti:
    1. Surat Rekomendasi dari Kemenristekdikti atau Diknas;
    2. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi orang asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia;
    3. Bagi yang mengadakan penelitian ilmiah melampirkan rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau Lembaga Pemerintahan terkait.
  5. Penyatuan Keluarga
    1. Ikut Suami/Istri:
      1. Akta perkawinan atau Bukti Nikah yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia atau bahasa inggris oleh penerjemah tersumpah;
      2. Surat bukti lapor perkawinan;
      3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA);
      4. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)*
      5. KITAP suami atau istri (untuk ikut suami/istri WNA).
    2. Anak Ikut Orang Tua:
      1. Akta Lahir yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah;
      2. Akta perkawinan atau Bukti Nikah yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa inggris;
      3. Surat bukti lapor perkawinan;
      4. KITAS/KITAP Ayah atauIbu (untuk ikut orang tua WNA).

    *) Berdasar Perpres 20 IMTA dapat diganti dengan bukti bayar DPKK dan notifikasi pengurusan dari disnakertrans

  6. Lansia:
    1. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepariwisataan;
    2. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia dari Lembaga Dana Pensiun/Bank;
    3. Bukti polis asuransi kesehatan/kematian;
    4. Bukti sewa/akomodasi selama di Indonesia;
    5. Surat pernyataan menggunakan pramuwisma WNI.
  7. Repatriasi:
    1. Bukti keterangan dari Kepala Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
    2. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah RI bahwa yang bersangkutan adalah ex-WNI.
POLLING